JURNAL 1

Tema               : Pengaruh partisipasi aggota koperasi

Masalah          : Cara mengkaji anggota koperasi dalam kinerja koperasi

Judul               : Kajian Pengendalian Anggota Pada Koperasi Dalam Rangka Peningkatan             Kinerja Koperasi

Pengarang      : Saudin Sijabat

Tahun              : 2009

Latar belakang masalah

Pengembangan koperasi dalam dimensi pembangunan nasional yang berdasarkan

sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan

pendapatan antar golongan dan antar pelaku, ataupum penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu,

pengembangan koperasi diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat

memberikan kontribusi dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya

perekonomian daerah, dan ketahanan ekonomi nasional.

Pertumbuhan koperasi diberbagai sektor hendaknya dapat mengimplementasikan dan

menumbuhkembangkan prakarsa dari semua pihak yang terkait, terutama yang menyangkut

aspek penciptaan investasi dan iklim berusaha yang kondusif, kerjasama yang harmonis dan

sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pada tingkat pusat, propinsi, dan

kabupaten/kota. Mengingat peran koperasi yang dapat bertahan terhadap krisis ekonomi,

prakarsa berbagai pihak terkait diharapkan dapat terus meningkatkan peran koperasi dalam

mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, melalui pencapaian sasaran dan tujuan,

baik untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota maupun meningkatkan kemampuan

koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha, maka koperasi sebagai lembaga ekonomi perlu

meningkatkan daya saingnya, agar dalam menjalankan usahanya selalu berpedoman pada

efisiensi dan efektifitas usaha. Cara terbaik untuk melaksanakan usaha yang berdasar kepada

unsur-unsur efisiensi dan efektifitas usaha adalah melalui pelaksanaan sistem manajemen yang

baik.

Salah satu fungsi manajemen yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas adalah pengendalian, di samping perencanaan, pengorganisasian dan

pelaksanaan. Mengingat bahwa di dalam organisasi koperasi anggota adalah sebagai pemilik

dan pengguna jasa koperasi, maka kemampuan anggota untuk melaksanakan pengendalian

melalui rapat anggota perlu ditingkatkan, agar dapat melakukan pengendalian terhadap

organisasi dan usaha koperasi. Dengan meningkatnya kemampuan anggota untuk melakukan

pengendalian di dalam rapat anggota, maka fungsi anggota untuk melakukan pengawasan

terutama untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya semakin baik. Hal ini sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian Pasal 23 s.d.

Pasal 28.

Disadari bahwa dalam organisasi koperasi mempunyai pengawas yang bertugas untuk

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, hal ini

juga tercantum dalam UU nomor 25. tahun 1992 Pasal 39 ayat (1). Namun pengendalian oleh

anggota tidak bertentangan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas, dan juga tidak

tumpang tindih, karena merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung untuk

meningkaktan kinerja koperasi. Pengendalian yang paling sederhana yang dapat dilaksanakan

oleh anggota terhadap usaha dan organisasi koperasi adalah melalui pelaksanaan rapat anggota

koperasi. Namun demikian dalam pelaksanaan rapat anggota yang dilakukan oleh koperasi,

pengendalian sebagaimana dimaksud belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pengendalian anggota pada koperasi dalam rangka

peningkatan kinerja koperasi, ini dilaksanakan untuk mendapatkan model pengendalian

koperasi oleh anggota yang dapat mempermudah anggota dalam melakukan pengendalian

melalui rapat anggota. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi masalah, dan penyiapan bahan

pengendalian anggota melalui pelaksanaan rapat anggota maupun dalam rapat penyusunan

angaran belanja dan pendapatan koperasi.

Tujuan

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan anggota dalam memahami dan cara-cara

melakukan evaluasi terhadap laporan pengurus.

2. Mengidentifikasikan kualitas pemahaman anggota, akan pentingnya pengendalian

koperasi oleh anggota dalam rangka peningkatan kinerja koperasi.

3. Mengukur tingkat kesadaran anggota akan pentingnya pengendalian koperasi oleh

anggota melalui rapat yang merupakan kewajiban anggota.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah penelitian lapang

dengan metode Analisis Deskriptif, pendekatan partisipatif. Dengan model analisis ini,

pembahasan hasil analisa dapat dilakukan secara komprehensif dan selanjutnya

menyusun ruang lingkup wilayah dan pendataan, antara lain;

1. Wilayah Kajian

Untuk memperoleh data dan informasi sebagai dasar analisis dilakukan diskusi

dengan pembina koperasi, di 10 (sepuluh) propinsi dan 10 (sepuluh) kabupatan/kota.

Diskusi ini ditujukan untuk memperoleh data yang representatif, sehingga

memungkinkan dapat mewakili seluruh Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan lingkup kajian dan tujuan yang ingin dicapai, maka kegiatan ini

menghimpun beberapa macam data dan informasi. Data dan informasi yang dihimpun

digali dari berbagai sumber, antara lain mencakup;

a. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan

koperasi

b. Data dan informasi dari pembina propinsi dan kabupaten/kota

c. Data dan informasi dari pengurus koperasi

d. Data dan informasi dari anggota koperasi

e. Informasi dari instansi terkait dan litetatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan

hukum koperasi, dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi,

seperti tertuang dalam UU Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1992, Tentang

Perkoperasian. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha

berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata

perekonomian nasional.

Perumusan jatidiri koperasi menurut ICA di Manchaster (ICA Cooperative

identity statement/ICS) tahun 1995, terdiri dari:

  1. Definisi Koperasi. Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang

berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasiaspirasi

ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki

bersama dan mereka kendalikan secara demokratis;

  1. Nilai-nilai. Koperasi mendasarkan diri pada nilai-nilai menolong diri sendiri,

tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung

jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain;

  1. Prinsip-prinsip (sebagai penjabaran nilai-nilai), prinsip-prinsip tersebut adalah

sebagai berikut:

1). Keanggotaan sukarela dan terbuka;

2). Pengendalian oleh anggota secara demokratis;

3). Partisipasi ekonomi anggota;

4). Otonomi dan kebebasan;

5). Pendidikan, pelatihan dan informasi;

6). Kerjasama diantara Koperasi;

7). Kepedulian terhadap komunitas;

Ciri-ciri Koperasi Indonesia

Indonesia termasuk salah satu negara yang menerbitkan perundang-undangan

yang khusus mengatur koperasi. Undang-undang (UU) yang berlaku saat ini adalah UU

RI Nomor 25 Tahun 1992, Tentang perkoperasian. Ciri-ciri koperasi Indonesia secara

umum dituangkan dalam pasal 2, 3, 4, dan 5 yang menetapkan prinsip koperasi

Indonesia, terdiri dari 7 (tujuh) butir dalam 2 ayat, yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

3. Penbagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa

masing-masing anggota.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

5. Kemandrian;

6. Pendidikan perkoperasian;

7. Kerjasama antar koperasi;

Ketujuh butir prinsip koperasi Indonesia di atas, bila dibandingkan dengan

prinsip koperasi yang berlaku secara Internasional berdasarkan rumusan kongres ICA di

Manchaster 1995 pada dasarnya hampir sama (identik), walaupun dalam penerapannya

terdapat perbedaan tetapi tidak signifikan.

Ciri-ciri Organisasi Koperasi

Koperasi, merupakan bentuk perusahaan yang unik berbeda dengan bentuk

perusahaan kapitalistik pada umumnya, perbedaan itu antara lain:

  1. Koperasi dibentuk bukan untuk mengejar keuntungan bagi perusahaan koperasi

sendiri, melainkan diberi tugas melayani anggotanya, agar anggotanya meraih

keuntungan yang lebih baik.

  1. Keberhasilan perusahaan kapitalistik diukur dari kemampuan meraih laba,

sedangkan keberhasilan perusahaan Koperasi diukur dari kemampuannya

memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga para anggotanya.

Hans H. Muenker menyatakan adanya ciri-ciri khusus Koperasi sebagai Organisasi

usaha, yaitu :

  1. Adanya orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurangkurangnya

satu kepentingan ekonomi yang sama.

  1. Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri di dalam kelompok

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, melalui usaha-usaha bersama atas dasar

swadaya dan saling tolong menolong

  1. Adanya suatu perusahaan yang didirikan, dibiayai, dan diawasi secara bersama-sama

sebagai sarana untuk mencapai sasaran bersama bagi para anggota

Sebagai perbandingan, maka pemilik perusahaan kapitalistik tidak identik dengan

pelanggannya. Status khusus tersebut merupakan identitas koperasi dimana anggota

memiliki identitas ganda atau prinsip ganda anggota (dual identity). Apabila identitas

ganda dari anggota koperasi tersebut hilang, maka hilang pula ciri perusahaannya sebagai

anggota koperasi. Oleh sebab itu, dalam koperasi berlaku prinsip-prinsip :

1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dari koperasi;

2. Satu anggota satu hak suara tanpa melihat besar kecilnya kontribusi modal masingmasing;

3. Manajemen koperasi bersifat terbuka (tentunya terhadap anggotanya) serta

dilengkapi dengan prinsip-prinsip koperasi.

Konsep Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi adalah proses mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

manusia, material dan keuangan koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang

ditetapkan, yaitu untuk menghasilkan manfaat yang dapat digunakan oleh anggotanya

dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonominya. Proses, berarti manajemen koperasi

merupakan serangkaian kegiatan yang teratur, melalui tahap perencanaan,

pengorganisasian dan pengendalian. Optimal mengandung maksud bahwa sumber daya

koperasi dikelola secara efisien dan efektif.

Manajemen koperasi dapat diartikan dalam dua pendekatan yaitu; pertama

pendekatan kebudayaaan, yaitu menunjuk kepada orang/kelompok orang dan yang

kedua pendekatan proses, yaitu pelaksanaan proses manajemen itu sendiri (Caska 2003,

51). The term management refers to the institution and to the function (Helmut Wagner

1994,579). Manajemen sebagai institusi menggambarkan orang-orang yang

melaksanakan tugas-tugas organisasi, sedangkan manajemen sebagai fungsi berarti

keseluruhan tugas/fungsi yang harus dijalankan dalam rangka menjamin keberhasilan

orgtanisasi dalam jangka panjang.

UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 21 menyatakan bahwa

perangkat organisasi koperasi terdiri dari (a) Rapat Anggota, (b) Pengurus dan

Pengawas, (c) Manajer. Ketiganya dalam organisasi Koperasi memiliki tugas

mengembangkan kerjasama sehingga membentuk suatu kelompok pengelola. Untuk

menjalankan fungsi-fungsi dari perangkat organisasi koperasi (Rapat Anggota, Pengurus

dan Pengawas), secara bertahap dan kronologis harus dilakukan berdasarkan fungsi

manajemen. Banyak pakar berpendapat bahwa fungsi manajemen sangat bervariasi.

Misalnya Griffin (1990, 8) menyebutkan bahwa fungsi manajemen meliputi planning,

and decisison making, organizing, leading, controling.

Masing-masing perangkat organisasi koperasi memiliki fungsi dan tugas yang

berbeda satu dengan lainnya, tetapi antara anggota, pengurus dan pengawas membentuk

sinergi dalam bisnis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi antara fungsi dan

tugas anggota, pengurus dan pengawas dapat dilihat dari rincian peran masing-masing

unsur dalam sistem manajemen tim manajemen berdasarkan fungsi manajemen (Rully

Irawan 2004, 77) yang dapat dijelaskan dalam tabel 1. sebagai berikut.

Indikator Kinerja

Kinerja sebuah kegiatan biasanya diukur berdasarkan beberapa indikator kinerja,

sebagai berikut:

Pertama, indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran yang dikehendaki.

Kedua, indikator output adalah segala sesuatu yang diharapkan langung dapat dicapai

dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.

Ketiga, indikator outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Keempat, indikator benefit adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan. Indikatot kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari

indikator hasil.

Kelima, indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun

negatif. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapar diketahui

dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

1. Analisa Kinerja

Analisa kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan dan sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka

mewujudkan misi dan visi melalui rencana strategis. Analisa pencapaian kinerja atau

pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian

indikator kinerja.

2. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator Pengkuraan

Kinerja Kegiatan (PPK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Formulir PKK

digunakan untuk menguraikan tentang item kegiatan, antara lain; rencana, realisasi

dan persentase pencapaian kinerja kegiatan. Formulir PPS digunakan untuk

menguraikan tentang item sasaran yaitu; rencana, realisasi dan persentase

pencapaian rencana tingkat capaian, keterangan berbagai hal yang dianggap penting

untuk menjelaskan, dalam rencana tingkat capaian serta realisasinya.

1) Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi

indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data atau

informasi untuk menentukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran

pencapaian sasaran.

2) Evaluasi Kinerja

Tahap Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Pengukuran Pencapaian Sasaran

(PPS) adalah tahap evaluasi kinerja. Tahapan ini dimulai dengan

membandingkan perencanaan dengan realisasi, dengan menggunakan formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan (formulir PKK) dan Pengukuran Pencapaian

Sasaran (formulir PSS). Berikutnya dilakukan analisa terhadap data yang ada,

baik yang tersedia dalam lingkup internal, maupun dari luar yang berupa data

primer maupun sekunder. Adapun pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan

dan sasaran, dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

Jika diasumsikan: semakin tinggi realisasi, pencapaian kinerja semakin baik,

Kesimpulan dan Saran.

Kesimpulan

1. Identifikasi tersebut belum mewakili seluruh kondisi pelaksanaan pengendalian

anggota pada koperasi. Namun demikian, tidak dipungkiri pengendalian anggota ini

merupakan kondisi ideal yang diperlukan untuk mendukung pengembangan

koperasi.

2. Pengendalian anggota pada koperasi, tetap dapat digunakan sebagai bahan masukan

untuk menyusun kebijakan pembangunan koperasi. Disadari hasil kajian ini kurang

memadai untuk menyusun suatu kebijakan, dan juga tidak lepas dari berbagai

kekurangan. Tetapi sumbangsih yang kecil ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

hal-hal besar.

3. Pengendalian anggota pada koperasi melalui rapat anggota dapat terlaksana dengan

baik, apabila setiap anggota menyimak dengan baik materi laporan pengurus. Namun

dalam kenyataannya pelaksanaan rapat anggota belum mengindikasikan

pengendalian anggota terhadap koperasi, kehadiran anggota pada umumnya hanya

sekedar memenuhi qorum agar rapat anggota dapat dilakukan.

4. Pelaksanaan rapat anggota tahunan pada tahun buku 2005 di sepuluh Propinsi dan

sepuluh Kabupaten/Kota sampel kajian menunjukkan bahwa ditingkat Propinsi

mencapai 10-66% dan ditingkat Kabupaten/Kota mencapai 12-62%. Kondisi ini

terjadi karena; kurangnya dorongan dan bimbingan dari aparat pembina dan

rendahnya kualitas sumberdaya manusia koperasi. Hal tersebut terutama disebabkan

pengurus tidak mampu menyusun laporan RAT, kurang kesadaran akan

kewajibannya, kurang mampu menyiapkan dan menyajikan administrasi pembukuan

secara baik dan tertib.

5. Pengendalian anggota pada koperasi dalam pelaksanaan kegiatannya, sangat

terpengaruh dengan penyediaan anggaran pembinaan koperasi melalui APBN dan

APBD, khususnya bagi propinsi dan kabupaten/kota yang tidak memiliki anggaran

pengendalian RAT, persentase pencapaian pelaksanaan RAT sangat rendah. Dilain

pihak anggota kurang mampu dan tidak berani malakukan koreksi dan tanggapan

atas laporan yang disampaikan pengurus, karena mereka belum mendapat bimbingan

dan pelatihan mengenai hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.

Saran-Saran

1. Perangkat organisasi koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan

karyawan memiliki tugas untuk mengembangkan koperasi. Oleh sebab itu

18

disarankan agar ditumbuhkan kerjasama yang baik dan harmonis agar hubungan

timbal balik antara ketiga unsur dapat menumbuhkan sinergi yang efektif.

2. Anggota sebagai pemilik harus terlibat secara aktif dalam perumusan tujuan

koperasi, agar yang ditetapkan jelas, rasional, managable, dan terukur, serta mampu

mengawasi jalannya koperasi dengan megacu pada koridor nilai, norma, dan prinsip

koperasi, serta selalu mengutamakan kepentingan anggota. Program dan kegiatan

yang ditetapkan juga harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota. Dilain

pihak anggota sebagai pengguna diharapkan berpartisipasi aktif dalam segala

kegiatan usaha koperasi.

3. Pengelola koperasi dalam melaksanakan operasional koperasi harus terarah dan

terinci, agar pelaksanaan kegiatan koperasi dapat dipertanggungjawabkan dengan

baik kepada anggota. Demikian juga pengurus dan pengawas harus menjalankan

manajemen koperasi, program kerja, dan tugas-tugas yang diemban dengan baik

sesuai dengan keinginan anggota.

4. Untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian anggota pada koperasi melalui rapat

anggota dalam rangka meningkatkan kinerja koperasi dapat dikembangkan berbagai

hal sebagai berikut;

1). Instansi pembina menyediakan pendampingan untuk.

2). Melakukan pelatihan kepada pengurus dan pengelola koperasi untuk

pelaksanaan tertib administrasi.

3). Melakukan bimbingan secara langsung dan berkesinambungan.

4). Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada anggota untuk meningkatkan

kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya.

5). Menyusun pedoman pelaksanaan pengendalian anggota pada koperasi.

6). Memberi rangsangan kepada anggota berupa peningkatan pelayanan koperasi

dan pemberian penghargaan bagi anggota yang hadir dalam rapat anggota