JURNAL 1

Tema               : Pengaruh partisipasi aggota koperasi

Masalah          : Cara mengkaji anggota koperasi dalam kinerja koperasi

Judul               : Kajian Pengendalian Anggota Pada Koperasi Dalam Rangka Peningkatan             Kinerja Koperasi

Pengarang      : Saudin Sijabat

Tahun              : 2009

Latar belakang masalah

Pengembangan koperasi dalam dimensi pembangunan nasional yang berdasarkan

sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan

pendapatan antar golongan dan antar pelaku, ataupum penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu,

pengembangan koperasi diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat

memberikan kontribusi dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya

perekonomian daerah, dan ketahanan ekonomi nasional.

Pertumbuhan koperasi diberbagai sektor hendaknya dapat mengimplementasikan dan

menumbuhkembangkan prakarsa dari semua pihak yang terkait, terutama yang menyangkut

aspek penciptaan investasi dan iklim berusaha yang kondusif, kerjasama yang harmonis dan

sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pada tingkat pusat, propinsi, dan

kabupaten/kota. Mengingat peran koperasi yang dapat bertahan terhadap krisis ekonomi,

prakarsa berbagai pihak terkait diharapkan dapat terus meningkatkan peran koperasi dalam

mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, melalui pencapaian sasaran dan tujuan,

baik untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota maupun meningkatkan kemampuan

koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha, maka koperasi sebagai lembaga ekonomi perlu

meningkatkan daya saingnya, agar dalam menjalankan usahanya selalu berpedoman pada

efisiensi dan efektifitas usaha. Cara terbaik untuk melaksanakan usaha yang berdasar kepada

unsur-unsur efisiensi dan efektifitas usaha adalah melalui pelaksanaan sistem manajemen yang

baik.

*) Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

Koperasi, Anggota sebagai pemilik dan penguna,

Manajemen, Kinerja

2

Salah satu fungsi manajemen yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas adalah pengendalian, di samping perencanaan, pengorganisasian dan

pelaksanaan. Mengingat bahwa di dalam organisasi koperasi anggota adalah sebagai pemilik

dan pengguna jasa koperasi, maka kemampuan anggota untuk melaksanakan pengendalian

melalui rapat anggota perlu ditingkatkan, agar dapat melakukan pengendalian terhadap

organisasi dan usaha koperasi. Dengan meningkatnya kemampuan anggota untuk melakukan

pengendalian di dalam rapat anggota, maka fungsi anggota untuk melakukan pengawasan

terutama untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya semakin baik. Hal ini sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian Pasal 23 s.d.

Pasal 28.

Disadari bahwa dalam organisasi koperasi mempunyai pengawas yang bertugas untuk

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, hal ini

juga tercantum dalam UU nomor 25. tahun 1992 Pasal 39 ayat (1). Namun pengendalian oleh

anggota tidak bertentangan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas, dan juga tidak

tumpang tindih, karena merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung untuk

meningkaktan kinerja koperasi. Pengendalian yang paling sederhana yang dapat dilaksanakan

oleh anggota terhadap usaha dan organisasi koperasi adalah melalui pelaksanaan rapat anggota

koperasi. Namun demikian dalam pelaksanaan rapat anggota yang dilakukan oleh koperasi,

pengendalian sebagaimana dimaksud belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pengendalian anggota pada koperasi dalam rangka

peningkatan kinerja koperasi, ini dilaksanakan untuk mendapatkan model pengendalian

koperasi oleh anggota yang dapat mempermudah anggota dalam melakukan pengendalian

melalui rapat anggota. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi masalah, dan penyiapan bahan

pengendalian anggota melalui pelaksanaan rapat anggota maupun dalam rapat penyusunan

angaran belanja dan pendapatan koperasi.

Tujuan

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan anggota dalam memahami dan cara-cara

melakukan evaluasi terhadap laporan pengurus.

2. Mengidentifikasikan kualitas pemahaman anggota, akan pentingnya pengendalian

koperasi oleh anggota dalam rangka peningkatan kinerja koperasi.

3. Mengukur tingkat kesadaran anggota akan pentingnya pengendalian koperasi oleh

anggota melalui rapat yang merupakan kewajiban anggota.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah penelitian lapang

dengan metode Analisis Deskriptif, pendekatan partisipatif. Dengan model analisis ini,

pembahasan hasil analisa dapat dilakukan secara komprehensif dan selanjutnya

menyusun ruang lingkup wilayah dan pendataan, antara lain;

1. Wilayah Kajian

Untuk memperoleh data dan informasi sebagai dasar analisis dilakukan diskusi

dengan pembina koperasi, di 10 (sepuluh) propinsi dan 10 (sepuluh) kabupatan/kota.

Diskusi ini ditujukan untuk memperoleh data yang representatif, sehingga

memungkinkan dapat mewakili seluruh Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan lingkup kajian dan tujuan yang ingin dicapai, maka kegiatan ini

menghimpun beberapa macam data dan informasi. Data dan informasi yang dihimpun

digali dari berbagai sumber, antara lain mencakup;

a. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan

koperasi

b. Data dan informasi dari pembina propinsi dan kabupaten/kota

c. Data dan informasi dari pengurus koperasi

d. Data dan informasi dari anggota koperasi

e. Informasi dari instansi terkait dan litetatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan

hukum koperasi, dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi,

seperti tertuang dalam UU Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1992, Tentang

Perkoperasian. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha

berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata

perekonomian nasional.

Perumusan jatidiri koperasi menurut ICA di Manchaster (ICA Cooperative

identity statement/ICS) tahun 1995, terdiri dari:

4

1. Definisi Koperasi. Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang

berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasiaspirasi

ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki

bersama dan mereka kendalikan secara demokratis;

2. Nilai-nilai. Koperasi mendasarkan diri pada nilai-nilai menolong diri sendiri,

tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung

jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain;

3. Prinsip-prinsip (sebagai penjabaran nilai-nilai), prinsip-prinsip tersebut adalah

sebagai berikut:

1). Keanggotaan sukarela dan terbuka;

2). Pengendalian oleh anggota secara demokratis;

3). Partisipasi ekonomi anggota;

4). Otonomi dan kebebasan;

5). Pendidikan, pelatihan dan informasi;

6). Kerjasama diantara Koperasi;

7). Kepedulian terhadap komunitas;

Ciri-ciri Koperasi Indonesia

Indonesia termasuk salah satu negara yang menerbitkan perundang-undangan

yang khusus mengatur koperasi. Undang-undang (UU) yang berlaku saat ini adalah UU

RI Nomor 25 Tahun 1992, Tentang perkoperasian. Ciri-ciri koperasi Indonesia secara

umum dituangkan dalam pasal 2, 3, 4, dan 5 yang menetapkan prinsip koperasi

Indonesia, terdiri dari 7 (tujuh) butir dalam 2 ayat, yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

3. Penbagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa

masing-masing anggota.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

5. Kemandrian;

6. Pendidikan perkoperasian;

7. Kerjasama antar koperasi;

Ketujuh butir prinsip koperasi Indonesia di atas, bila dibandingkan dengan

prinsip koperasi yang berlaku secara Internasional berdasarkan rumusan kongres ICA di

Manchaster 1995 pada dasarnya hampir sama (identik), walaupun dalam penerapannya

terdapat perbedaan tetapi tidak signifikan.

Ciri-ciri Organisasi Koperasi

Koperasi, merupakan bentuk perusahaan yang unik berbeda dengan bentuk

perusahaan kapitalistik pada umumnya, perbedaan itu antara lain:

1. Koperasi dibentuk bukan untuk mengejar keuntungan bagi perusahaan koperasi

sendiri, melainkan diberi tugas melayani anggotanya, agar anggotanya meraih

keuntungan yang lebih baik.

2. Keberhasilan perusahaan kapitalistik diukur dari kemampuan meraih laba,

sedangkan keberhasilan perusahaan Koperasi diukur dari kemampuannya

memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga para anggotanya.

5

Hans H. Muenker menyatakan adanya ciri-ciri khusus Koperasi sebagai Organisasi

usaha, yaitu :

1. Adanya orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurangkurangnya

satu kepentingan ekonomi yang sama.

2. Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri di dalam kelompok

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, melalui usaha-usaha bersama atas dasar

swadaya dan saling tolong menolong

3. Adanya suatu perusahaan yang didirikan, dibiayai, dan diawasi secara bersama-sama

sebagai sarana untuk mencapai sasaran bersama bagi para anggota

Sebagai perbandingan, maka pemilik perusahaan kapitalistik tidak identik dengan

pelanggannya. Status khusus tersebut merupakan identitas koperasi dimana anggota

memiliki identitas ganda atau prinsip ganda anggota (dual identity). Apabila identitas

ganda dari anggota koperasi tersebut hilang, maka hilang pula ciri perusahaannya sebagai

anggota koperasi. Oleh sebab itu, dalam koperasi berlaku prinsip-prinsip :

1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dari koperasi;

2. Satu anggota satu hak suara tanpa melihat besar kecilnya kontribusi modal masingmasing;

3. Manajemen koperasi bersifat terbuka (tentunya terhadap anggotanya) serta

dilengkapi dengan prinsip-prinsip koperasi.

Konsep Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi adalah proses mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

manusia, material dan keuangan koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang

ditetapkan, yaitu untuk menghasilkan manfaat yang dapat digunakan oleh anggotanya

dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonominya. Proses, berarti manajemen koperasi

merupakan serangkaian kegiatan yang teratur, melalui tahap perencanaan,

pengorganisasian dan pengendalian. Optimal mengandung maksud bahwa sumber daya

koperasi dikelola secara efisien dan efektif.

Manajemen koperasi dapat diartikan dalam dua pendekatan yaitu; pertama

pendekatan kebudayaaan, yaitu menunjuk kepada orang/kelompok orang dan yang

kedua pendekatan proses, yaitu pelaksanaan proses manajemen itu sendiri (Caska 2003,

51). The term management refers to the institution and to the function (Helmut Wagner

1994,579). Manajemen sebagai institusi menggambarkan orang-orang yang

melaksanakan tugas-tugas organisasi, sedangkan manajemen sebagai fungsi berarti

keseluruhan tugas/fungsi yang harus dijalankan dalam rangka menjamin keberhasilan

orgtanisasi dalam jangka panjang.

UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 21 menyatakan bahwa

perangkat organisasi koperasi terdiri dari (a) Rapat Anggota, (b) Pengurus dan

Pengawas, (c) Manajer. Ketiganya dalam organisasi Koperasi memiliki tugas

mengembangkan kerjasama sehingga membentuk suatu kelompok pengelola. Untuk

menjalankan fungsi-fungsi dari perangkat organisasi koperasi (Rapat Anggota, Pengurus

dan Pengawas), secara bertahap dan kronologis harus dilakukan berdasarkan fungsi

manajemen. Banyak pakar berpendapat bahwa fungsi manajemen sangat bervariasi.

Misalnya Griffin (1990, 8) menyebutkan bahwa fungsi manajemen meliputi planning,

and decisison making, organizing, leading, controling.

Masing-masing perangkat organisasi koperasi memiliki fungsi dan tugas yang

berbeda satu dengan lainnya, tetapi antara anggota, pengurus dan pengawas membentuk

sinergi dalam bisnis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi antara fungsi dan

tugas anggota, pengurus dan pengawas dapat dilihat dari rincian peran masing-masing

unsur dalam sistem manajemen tim manajemen berdasarkan fungsi manajemen (Rully

Irawan 2004, 77) yang dapat dijelaskan dalam tabel 1. sebagai berikut.

Indikator Kinerja

Kinerja sebuah kegiatan biasanya diukur berdasarkan beberapa indikator kinerja,

sebagai berikut:

Pertama, indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran yang dikehendaki.

Kedua, indikator output adalah segala sesuatu yang diharapkan langung dapat dicapai

dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.

Ketiga, indikator outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Keempat, indikator benefit adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan. Indikatot kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari

indikator hasil.

Kelima, indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun

negatif. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapar diketahui

dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

1. Analisa Kinerja

Analisa kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan dan sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka

mewujudkan misi dan visi melalui rencana strategis. Analisa pencapaian kinerja atau

pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian

indikator kinerja.

2. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator Pengkuraan

Kinerja Kegiatan (PPK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Formulir PKK

digunakan untuk menguraikan tentang item kegiatan, antara lain; rencana, realisasi

dan persentase pencapaian kinerja kegiatan. Formulir PPS digunakan untuk

menguraikan tentang item sasaran yaitu; rencana, realisasi dan persentase

pencapaian rencana tingkat capaian, keterangan berbagai hal yang dianggap penting

untuk menjelaskan, dalam rencana tingkat capaian serta realisasinya.

1) Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi

indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data atau

informasi untuk menentukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran

pencapaian sasaran.

2) Evaluasi Kinerja

Tahap Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Pengukuran Pencapaian Sasaran

(PPS) adalah tahap evaluasi kinerja. Tahapan ini dimulai dengan

membandingkan perencanaan dengan realisasi, dengan menggunakan formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan (formulir PKK) dan Pengukuran Pencapaian

Sasaran (formulir PSS). Berikutnya dilakukan analisa terhadap data yang ada,

baik yang tersedia dalam lingkup internal, maupun dari luar yang berupa data

primer maupun sekunder. Adapun pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan

dan sasaran, dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

Jika diasumsikan: semakin tinggi realisasi, pencapaian kinerja semakin baik,

Kesimpulan dan Saran.

Kesimpulan

1. Identifikasi tersebut belum mewakili seluruh kondisi pelaksanaan pengendalian

anggota pada koperasi. Namun demikian, tidak dipungkiri pengendalian anggota ini

merupakan kondisi ideal yang diperlukan untuk mendukung pengembangan

koperasi.

2. Pengendalian anggota pada koperasi, tetap dapat digunakan sebagai bahan masukan

untuk menyusun kebijakan pembangunan koperasi. Disadari hasil kajian ini kurang

memadai untuk menyusun suatu kebijakan, dan juga tidak lepas dari berbagai

kekurangan. Tetapi sumbangsih yang kecil ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

hal-hal besar.

3. Pengendalian anggota pada koperasi melalui rapat anggota dapat terlaksana dengan

baik, apabila setiap anggota menyimak dengan baik materi laporan pengurus. Namun

dalam kenyataannya pelaksanaan rapat anggota belum mengindikasikan

pengendalian anggota terhadap koperasi, kehadiran anggota pada umumnya hanya

sekedar memenuhi qorum agar rapat anggota dapat dilakukan.

4. Pelaksanaan rapat anggota tahunan pada tahun buku 2005 di sepuluh Propinsi dan

sepuluh Kabupaten/Kota sampel kajian menunjukkan bahwa ditingkat Propinsi

mencapai 10-66% dan ditingkat Kabupaten/Kota mencapai 12-62%. Kondisi ini

terjadi karena; kurangnya dorongan dan bimbingan dari aparat pembina dan

rendahnya kualitas sumberdaya manusia koperasi. Hal tersebut terutama disebabkan

pengurus tidak mampu menyusun laporan RAT, kurang kesadaran akan

kewajibannya, kurang mampu menyiapkan dan menyajikan administrasi pembukuan

secara baik dan tertib.

5. Pengendalian anggota pada koperasi dalam pelaksanaan kegiatannya, sangat

terpengaruh dengan penyediaan anggaran pembinaan koperasi melalui APBN dan

APBD, khususnya bagi propinsi dan kabupaten/kota yang tidak memiliki anggaran

pengendalian RAT, persentase pencapaian pelaksanaan RAT sangat rendah. Dilain

pihak anggota kurang mampu dan tidak berani malakukan koreksi dan tanggapan

atas laporan yang disampaikan pengurus, karena mereka belum mendapat bimbingan

dan pelatihan mengenai hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.

Saran-Saran

1. Perangkat organisasi koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan

karyawan memiliki tugas untuk mengembangkan koperasi. Oleh sebab itu

18

disarankan agar ditumbuhkan kerjasama yang baik dan harmonis agar hubungan

timbal balik antara ketiga unsur dapat menumbuhkan sinergi yang efektif.

2. Anggota sebagai pemilik harus terlibat secara aktif dalam perumusan tujuan

koperasi, agar yang ditetapkan jelas, rasional, managable, dan terukur, serta mampu

mengawasi jalannya koperasi dengan megacu pada koridor nilai, norma, dan prinsip

koperasi, serta selalu mengutamakan kepentingan anggota. Program dan kegiatan

yang ditetapkan juga harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota. Dilain

pihak anggota sebagai pengguna diharapkan berpartisipasi aktif dalam segala

kegiatan usaha koperasi.

3. Pengelola koperasi dalam melaksanakan operasional koperasi harus terarah dan

terinci, agar pelaksanaan kegiatan koperasi dapat dipertanggungjawabkan dengan

baik kepada anggota. Demikian juga pengurus dan pengawas harus menjalankan

manajemen koperasi, program kerja, dan tugas-tugas yang diemban dengan baik

sesuai dengan keinginan anggota.

4. Untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian anggota pada koperasi melalui rapat

anggota dalam rangka meningkatkan kinerja koperasi dapat dikembangkan berbagai

hal sebagai berikut;

1). Instansi pembina menyediakan pendampingan untuk.

2). Melakukan pelatihan kepada pengurus dan pengelola koperasi untuk

pelaksanaan tertib administrasi.

3). Melakukan bimbingan secara langsung dan berkesinambungan.

4). Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada anggota untuk meningkatkan

kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya.

5). Menyusun pedoman pelaksanaan pengendalian anggota pada koperasi.

6). Memberi rangsangan kepada anggota berupa peningkatan pelayanan koperasi

dan pemberian penghargaan bagi anggota yang hadir dalam rapat anggota

JURNAL 2

Tema              : Pengaruh partisipasi anggota koperasi

Masalah          : Adakah pengaruh partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) di

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL” Kecamatan

Ciamis Kabupaten Ciamis ?

Judul              : Pengaruh Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Sisa Hassil Usaha Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ?

Pengarag        : Agus Taufik Ismail

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Tahun             :2007

Latar Belakang Masalah

 

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan”. Bangun perusahaan yang sesuai dengan pernyataan tersebut

adalah koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas

asas kekeluargaan ( UU No 25 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) ). Asas

kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia

untuk bekerja sama dalam koperasi.

Koperasi Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD

1945 ( UU No 25 tahun 1992 pasal 3). Penjabaran dari tujuan koperasi

tersebut, tiap koperasi mempunyai tujuan tersendiri yang tercantum dalam

Anggaran Dasar masing-masing koperasi dimana tujuan ini dirumuskan

berdasarkan kepentingan dan kebutuhan anggotanya dan sesuai dengan

bidang usaha koperasi. Tujuan koperasi yang tercantum dalam anggaran

dasar kemudian dijabarkan lagi dalam tujuan – tujuan jangka pendek

(1 tahun). Tujuan jangka pendek ini biasanya dirumuskan dalam bentuk

rencana–rencana yang meliputi rencana kerja maupun rencana anggaran

pendapatan dan belanja koperasi. Rencana-rencana itu disusun dalam rapat

anggota. Rapat anggota koperasi minimal diadakan satu tahun sekali

sehingga disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam RAT selain

menyususn rencana–rencana untuk tahun berikutnya juga mengesahkan

pertanggung jawaban pengurus atas pelaksanaan rencana-rencana tahun

sebelumnya.

Tujuan koperasi pada umumnya adalah untuk mensejahterakan

anggota. Oleh karena itu semua keputusan yang dihasilkan dalam RAT harus

didasarkan pada kepentingan anggota dan mendapat persetujuan dari

anggota. Laporan pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan rencana

koperasi tahun sebelumnya juga harus mendapat persetujuan dari anggota

agar laporan bisa dianggap sah.

Mengingat begitu pentingnya kedudukan anggota dalam RAT, maka

anggota koperasi diharapkan berpartisipasi aktif dalam RAT dengan cara

menghadirinya dan menggunakan hak suara yang dimiliki dengan sebaikbaiknya

untuk memberikan saran atau pendapat pada koperasi agar koperasi

dapat mencapai tujuannya dengan baik. Pencapaian rencana usaha koperasi

yang telah ditetapkan dalam RAT, maka koperasi harus dikelola sebaik

mungkin.

Pengelolaan koperasi yang baik membutuhkan modal. Modal

koperasi bisa berasal dari anggota maupun dari non anggota. Semakin besar

modal yang berasal dari anggota maka akan semakin baik karena ini berarti

koperasi dapat hidup dari biaya sendiri. Agar kebutuhan modal koperasi

dapat dipenuhi, dibutuhkan partisipasi anggota dalam permodalan. Bentuk

partisipasi anggota dalam permodalan dapat dilakukan dengan membayar

berbagai simpanan yang ada dalam koperasi yaitu simpanan pokok, simpanan

wajib dan simpanan sukarela secara teratur.

Adanya modal yang dimiliki kopersi, maka koperasi akan lebih

mudah memenuhi kebutuhan anggota dengan menyediakan berbagai jasa

pelayanan. Usaha koperasi dapat berkembang dengan anggota yang

hendaknya mau memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi.

Partisipasi anggota sangatlah perlu dalam perkembangan suatu

koperasi. Pertisipasi anggota meliputi berbagai bidang, yaitu partisipasi

dalam demokrasi ekonomi koperasi, modal dan dalam penggunaan jasa usaha

koperasi. Bidang demokrasi ekonomi koperasi, anggota berpartisipasi aktif

dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan yang diselenggarakan melalui

rapat-rapat anggota maupun di luar rapat anggota. Bidang modal koperasi,

anggota koperasi aktif turut serta menanggung beban modal koperasi, hal itu

bisa dilakukan dengan membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan

simpanan sukarela. Bidang jasa usaha koperasi, anggota sebagai pengguna

dari setiap kegiatan usaha koperasi, di sini anggota koperasi sebagai

konsumen bahkan pelanggan dari kegiatan usaha koperasi. Dalam

berpartisipasi terhadap koperasinya dalam bidang jasa koperasi ,dengan cara

anggota sering menggunakan berbagai jasa atau unit usaha yang disediakan

oleh koperasinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota

sangat dibutuhkan dalam koperasi. Partisipasi anggota meliputi partisipasi

dalam demokrasi ekonomi koperasi, partisipasi dalam permodalan, dan

partisipasi dalam menggukan jasa koperasi.

Adanya partisipasi yang aktif dari para anggota koperasi diharapkan

akan dapat meningkatkan perolehan sisa hasil usaha (SHU). Perolahan sisa

hasil usaha (SHU) setiap tahun bagi koperasi menjadi sangat penting, karena

sebagian dari sisa hasil usaha (SHU) tersebut disisihkan sebagai cadangan

yang akan memperkuat koperasi itu sendiri.

Partisipasi yang aktif dari semua anggota koperasi terhadap semua

kegiatan koperasi diharapkan dapat memperoleh sisa hasil usaha (SHU) yang

dari tahun ke tahun terus meningkat. Sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh

koperasi merupakan salah satu daya tarik bagi seseorang untuk menjadi

anggota koperasi tersebut dan akan mendorong anggota yang berpartisipasi

pasif menjadi anggota yang aktif. Hal itu disebabkan anggota yang

berpartisipasi aktif akan mendapatkan jasa yang lebih dari pembagian sisa

hasil usaha (SHU) koperai tersebut,

Koperasi sebagai salah satu badan usaha, koperasi harus mampu

memperoleh laba dan tidak menderita kerugian karena dengan perolehan

SHU yang tinggi maka modal koperasi akan semakin besar dan koperasi akan

semakin kuat. Partisipasi anggota yang aktif sangat diperlukan oleh koperasi

dalam setiap kegiatan usaha koperasi, sehingga sisa hasil usaha yang

diperoleh dapat mencapai target yang diinginkan.

Dari jenisnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

termasuk jenis koperasi fungsional dimana anggotanya mempunyai kesamaan

profesi dan kepentingan sebagai pegawai negeri. Begitu pula dengan

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL” anggotanya

pegawai negeri. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL”

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, TUMBAL merupakan kependekan

dari kata Bahasa Sunda Yaitu “Tarekah Urang Malar Bisa Aya Leuwihna”,

yang diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu Usaha Kita Supaya Bisa Ada

Sisanya.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL”

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang bertempat di Jalan Jendral

Sudirman No. 36 Ciamis. Berbadan hukum pada tanggal 14 Oktober 1997

dengan Nomor 579/BH/PHD/KWK.10/1997.

Kegiatan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI ) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis meliputi usaha

simpan pinjam, usaha niaga/pertokoan, dan usaha jasa ( penginapan,

penyewaan lapangan Bulu Tangkis dan ruang rapat/resepsi. Untuk

memperlancar kegiatan usahanya Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI )“TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis bekerja sama

dengan instansi pemerintahan, yaitu Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

Ciamis Kabupaten Ciamis, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan Organisasi PGRI.

Koperasi akan selalu berusaha untuk mensejahterakan anggotanya,

salah satunya melalui pembagian SHU pada anggotanya. Salah satu cara

untuk mensukseskan koperasi perlu adanya peran serta anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peneliti berinisiatif untuk

melakukan penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

“TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Hal yang mendasari

peneliti melakukan penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu Kecamatan

Ciamis Kabupaten Ciamis yang relatif termasuk kota kecil perlu adanya

peran serta masyarakat terpelajar untuk mengembangkannya khususnya

dalam bidang koperasi. Sedangkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dari mulai

berdirinya yakni pada tanggal 15 Januari 1938 sampai sekarang jumlah

anggota sebanyak 703. Lamanya berdiri dan sampai sekarang masih bertahan

dengan jumlah anggota yang banyak merupakan daya tarik bagi peneliti

untuk melakukan penelitian pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tersebut. Dengan

berbagai unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI) “TUMBAL” dan mampu bertahan dalam waktu yang lama, seberapa

besarkah pengaruh partisipasi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI) “TUMBAL” terhadap sisa hasil usaha (SHU).

Atas dasat pertimbangan yang telah dikemukanan, penulis

memberi judul “ Pengaruh Partisipasi Anggota Koperasi terhadap Sisa

Hasil Usaha Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

“TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis”.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang yang akan

dicapai dalam penelitian ini adalah :

a) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh partisipasi anggota terhadap

sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

“TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

b) Untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh partisipasi anggota

terhadap sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Metodologi

Metodologi berasal dari bahasa yunani “methodos” dan “logos”. Methodos

berarti cara, sedangkan logos berarti ilmu. Metodologi adalah ilmu tentang cara

mencapai tujuan tertentu, sedangkan penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah

Reserch sebagai usaha menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dan

pengetahuan, usaha mana dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah

(Sutrisno Hadi : 2000 : 14).

Dengan demikian yang dimaksud dengan metodologi penelitian disini

adalah suatu kegiatan untuk mengembangkan dan menguji kebenaran

pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, dalam meneliti harus

dilaksanakan secara cermat, tepat dan sistematis

A. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang dapat terdiri dari dari

manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam

suatu penelitian (Hadari Nawawi, 1993 : 4). Populasi adalah keseluruhan

subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 1996 : 115). Populasi dalam penelitian

ini adalah seluruh anggota KPRI “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kecamatan

Ciamis Kabupaten Ciamis berjumlah 703 orang.

B. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan

cara-cara tertentu (Sudjana, 1992 : 161). Sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti. Apabila subyek yang digunakan kurang dari 100 dapat

diambil semua sehingga merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika

subyek besar dapat diambil antara 10 % -15 % atau 20 % – 25 % atau lebih

(Suharsimi Arikunto, 1996 : 117 – 120).

Teknik pengambilan sempel dalam penelitian ini menggunakan simple

random sampling yaitu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.(

Edhi Setiawan,2004 : 152).

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sample 10 % dari jumlah anggota

yang ada sehingga yang diambil sebanyak 70 anggota Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kecamatan

Ciamis Kabupaten Ciamis. Untuk lebih jelasnya perhitungan sampelnya yaitu

703 x 10 % = 70.3 (dibulatkan menjadi 70)

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua variabel penelitian :

1. Variabel bebas (X)

Variabel bebas (variabel yang mempengaruhi) merupakan variabel

perlakuan atau sengaja dimanipulasi untuk diketahui intensitasnya atau

pengaruhnya terhadap variabel terikat (Nana Sudjana, 1987 : 24).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah partisipasi anggota KPRI

“TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.”

Indikator dari variabel partisipasi anggota adalah :

a. Partisipasi anggota dalam bidang demokrasi ekonomi koperasi.

Anggota ikut serta dalam hal demokrasi koperasi yaitu anggota

berpartisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan

koperasi. Hal itu bisa dilakukan dalam kegiatan rapat-rapat anggota

seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun di luar rapat anggota.

b. Partisipasi anggota dalam permodalan.

Setiap kegiatan usaha koperasi tidak lepas dengan modal usaha yang

bisa diperoleh dari anggota. Jadi partisipasi anggota koperasi dalam

permodalan yaitu anggota koperasi ikut menanggung modal usaha

koperasi, dengan cara : aktif dalam membayar simpanan pokok,

simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

c. Partisipasi anggota dalam menggunakan jasa koperasi.

Koperasi sebagai suatu usaha bersama, dari, oleh, dan untuk anggota

maka partisuipasi anggota dalam menggunakan jasa koperasi

sangatlah perlu. Partisipasi anggota dalam menggunakan jasa koperasi

yaitu anggota koperasi sebagai pemakai atau konsumen dari setiap

kegiatan usaha koperasi.

2. Variabel terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sisa hasil usaha pada KPRI

“TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Sisa hasil usaha (SHU) merupakan jasa yang diterima oleh anggota atas

peran sertanya terhadap koperasi. Besarnya sisa hasil usaha (SHU) yang

diterima oleh anggotanya sebanding dengan partisipasi anggota tersebut

terhdapap koperasinya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data merupakan suatu usaha sadar untuk mengumpulkan

data yang dilaksanakan secara sistematis dan dengan prosedur yang terstandar

(Suharsimi Arikunto, 1996 : 223). Metode lebih menekankan pada strategi,

proses dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang

dan waktu dari data yang diperlukan (Nana Sudjana, 1987 : 52).

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Metode angket atau kuesioner

Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang

digunakan dalam memperoleh informasi dari responden dalam arti

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi

32

Arikunto, 1993 : 124). Dalam penelitian ini bentuk kuesioner atau angket

yang dipakai adalah bentuk angket tertutup yaitu angket yang sudah

disediakan alternatif jawaban sehingga responden tinggal memilih

alternatif jawaban yang tersedia. Dalam penelitian ini, metode angket

digunakan untuk mengambil data mengenai tingkat partisipasi anggota

KPRI “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten

Ciamis tahun 2003/2004.

2. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau

informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan

jalan melihat kembali sumber tertulis yang lalu baik berupa angka atau

keterangan. (tulisan, paper, tempat, dan kertas atau orang) (Suharsimi

Arikunto, 1992 : 131).

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan

data mengenai laporan SHU KPRI “TUMBAL” Kecamatan Ciamis

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

3. Metode wawancara

Metode wawancara yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan

menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara

lisan pula (Hadari Nawawi, 1993 : 133).

33

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan

informasi guna melengkapi data yang diperoleh dari dokumen.

4. Metode Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai

instrumen. Format yang disusun berisi item – item tentang kejadian atau

tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Suharsimi Arikunto,2002 :

204). Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung partisipasi

anggota koperasi terhadap koperasinya dalam berbagai unit usaha

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL”

E. Validitas dan Reliabilitas

1. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila dapat

mengungkapkan data dari variabel yang akan diteliti secara tepat.

Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas instrumen peneliti

menggunakan validitas internal dengan analisis faktor yaitu suatu cara

untuk menguji validitas instrumen dengan mengkorelasikan skor faktor

tertentu dengan skor total, kemudian dikonsultasikan dengan tabel

signifikansi.

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL”

a. Letak geografis

Letak kantor Koperasi Pegawai Republik Indonesia “TUMBAL” berada

di jantung kota, tepatnya di Jalan Jendral Sudirman No. 36, kurang lebih 300 m

sebelah barat dari alun – alun Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Letak kantor

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “TUMBAL” sangat strategis karena berada

di pnggir jalan raya yang mudah dijangkau dengan semua jenis kendaraan dan juga

letaknya yang berada di pusat kota Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Hal ini

sangatah membantu jalannya kegiatan perkoperasian. Koperasi Pegawai Republik

Indonesia “TUMBAL” buka setiap hari kerja dari jam 8.00 sampai jam 14.00,

kecuali hari Jum’at sampai jam 11.00.

b. Sejarah berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia “TUMBAL”

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “TUMBAL” merupakan koperasi

pegawai negeri sipil yang berada di Kecamatan Ciamis, keanggotaannya adalah

guru – guru, karyawan pada sekolah dasar negeri, karyawan pada lingkungan

pendidikan Kecamatan Ciamis dan pensiunannya. Keanggotaannya yang sukarela

menjadikan tidak semua pegawai negeri di lingkungan Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan menjadi anggotanya Koperasi Pegawai Republik Indonesia

“TUMBAL”

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “TUMBAL” termasuk dalam

koperasi simpan pinjam, unit usaha simpan pinjam sangat dominan sedangkan unit

usaha yang lainnya, unit usaha jasa dan niaga adalah sebagai perkembangannya.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “TUMBAL” berdiri sejak zaman

penjajahan Belanda, yaitu pada tanggal 15 Januari 1936. manurut usianya maka

perkembangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “TUMBAL” dapat

digolongkan menjadi tiga zaman, yaitu :

1. Zaman penjajahan Belanda

2. Zaman penjajahan Jepang

3. Zaman kemerdekaan – sekarang ini.

1. Zaman penjajahan Belanda

Akibat penjajahan Belanda yang berkepanjangan Bangsa Indonesia

sangat menderita terutama dibidang ekonomi. Penderitaan tersebut tidak

mengenal status masyarakat, semua mengalami penderitaan yang sama.

Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup memancing timbulnya suatu

perkumpulan guru – guru SD ( dulu SR ) yang diprakarsai oleh orang –

orang yang relatif kuat ekonominya.

Adapun latar belakang terbentuknya Koperasi Pegawai Republik

Indonesia “TUMBAL” yaitu sulitnya pemenuhan kebutuhan pokok akibat

dari penjajahan. Walaupun tersedianya kebutuhan pokok, ketersediaanya

hanya terbatas. Pada saat itu Koperasi Pegawai Republik Indonesia

“TUMBAL” berusaha untuk menanggulangi hal tersebut.

Maksud dari berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia

“TUMBAL” seperti yang tercantum dalam akta pendirian Koperasi Pegawai

Republik Indonesia “TUMBAL” No. 579 DP 1938 Volksorietwezwn en

Coorperatie, pada pasal 2, yaitu :

a. Supaya dapa hidup hemat, mau menyimpan uang, dan tolong menolong

apabila mendapat kesulitan

b. Memberi pinjaman kepada para anggota untuk kepentingan yang ada

manfaatnya.

Kantor atau tempat untuk melaksanakan aktifitas pada mulanya

selalu berpindah – pindah karena belum mempunyai tempat. Pada tahun

1943 Koperasi Pegawai Republik Indonesia “TUMBAL” mempunyai kantor

sendiri yang menetap yang lokasinya sama dengan lokasi Koperasi Pegawai

Republik Indonesia “TUMBAL” saat ini.

2. Zaman penjajahan Jepang

Perkembangan perekonomian pada saat penjajahan Jepang

mengalami kemerosotan, begitu pula Koperasi Pegawai Republik Indonesia

“TUMBAL” kegiatannya berhenti walau tidak bubar, melainkan tetap ada

tanpa beroperasi. Hal ini disebabkan pada penjajahan Jepang, pihak penjajah

memperlakukan pribumi lebih kejam dan mengakibatkan kesengsaraan

melanda masyarakat, kebutuhan pokok lebih sulit didapatkan.

Kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “TUMBAL”

terhenti karena sulitnya mengadakan barang-barang kebutuhan pokok

yang diperlukan oleh para anggota seperti beras, gula, garam, gandum, dan

sebagainya. Sehingga untuk pengadaannya sangatlah susah. Kegiatan

perekonomian pada saat itu sangatlah menurun, hampir segala kegiatan

ditujukan untuk menyelamatkan jiwa akibat perang. Demikian juga usaha

simpan pinjam terhenti akibat kondisi yang tidak aman dan perekonomian

yang menurun.

3. Zaman kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia

medeka, dan sejak itulah Bangsa Indonesia mengatur sistem

perekonomian sendiri yang berdasarkan kekeluargaan dan

gotong royong. Sesuai dengan UUD pasal 3 ayat 1, yang

berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Maka koperasi sangat

tepat untuk melaksanakan sitem perekonomian Bangsa

Indonesia.

 

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, data dianalisis, dan diadakan pengujian hipotesis,

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh antara partisipasi anggota dengan sisa hasil usaha yang diperoleh

anggota pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL” Kecamatan

Ciamis Kabupaten Ciamis.

2. Dari analisis statistik regresi linear sederharna diperoleh persamaan garis regresi

yaitu Y = – 9678,706 + 8754,933 X. Hal ini berariti bahwa, sisa hasil usaha (SHU)

efektif jika ada hubungan linear dengan partisipasi anggota lebih besar dari 1,1055.

Jadi apabila partisipasi anggota melewati angka 1,1055 maka sisa hasil usaha akan

mengalami kanaikan pula. Dari perhitungan efektifitas garis regresi dapat diketahui

bahwa sumbangan efektif yang diberikan oleh partisipasi anggota terhadap sisa hasil

usaha yang diperoleh anggota pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

“TUMBAL” Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis adalah sebesar 34,7 % dan yang

65,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terungkap dalam penelitian ini. Dari

hasil tersebut terlihat bahwa pengaruh partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha

yang didapat anggotanya relatif rendah. Besarnya sisa hasil usaha yang diperoleh

anggota koperasi tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor lain di luar anggota. Dari

hasil observasi di lapangan selama penelititan terlihat bahwa konsumen dari unit

usaha yang dijalankan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) ”TUMBAL”

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah masyarakat umum di luar anggota,

kecuali unit usaha simpan pinjam. Dengan letak kantor dan unit usaha (niaga, gedung

olah raga/ gedung serba guna) yang strategis yaitu di pusat kota sehingga banyak

masyarakat luar sebagai konsumen dari unit usaha Koperasi Pegawai Republik

Indonesia (KPRI) ”TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Unit usaha

niaga yang berbentuk swalayan banyak di kunjungi oleh masyarakat dan anak – anak

sekolah di luar jam belajar, dengan harga yang relatif sama dengan harga pasaran.

Selain itu gedung serba guna / gedung olah raga selalu ramai digunakan khususnya

untuk latihan bulu tangkis khususnya di luar jam kantor, baik oleh keluarga, instansi,

ataupun klub bulu tangkis. Dengan hasil penelitian yang terungkap di atas

menunjukan bahwa partisipasi anggota pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih rendah

 

 

 

Saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini peneliti ingin memberikan sumbangan pikiran

berupa saran sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan yaitu bagi anggota

dan Koperari Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis

Kabupaten Ciamis.

1. Bagi anggota koperasi

Hendaknya meningkatkan partisipasinnya terhadap Koperasi Pegawai Republik

Indonesia (KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Yang pada

akhirnya partisipasi anggota tersebut akan kembali juga pada anggota berupa hak

anggota dalam perolehan sisa hasil usaha (SHU). Partipasi tersebut bukan hanya pada

partisipasi dalam bidang modal dan jasa koperasi, namun bidang organisasi pula.

A. Dalam bidang domkrasi ekonomi koperasi

Meningkatkan semangat berkoperasi dengan cara aktif memberikan sumbangsih

pikiran berupa saran ataupun kritik terhadap koperasinya baik dalam forum rapat

maupun di luar forum rapat seperti memberikan saran lewat buku saran yang

telah disediakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

“TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

B. Dalam bidang modal

Anggota hendaknya selalu loyal terhadap simpanan wajib anggotanya dan

meningkatkan simpanan sukarelanya.

C. Dalam bidang jasa koperasi

Dalam bidang jasa koperasi hendaknya anggota sebagai pelanggan setia terhadap

semua jenis jasa koperasi, seperti unit simpan pinjam, unit usaha niaga, ataupun

yang lainnya.

2. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis

Kabupaten Ciamis.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa partisipasi anggota terhadap Koperasi

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten

Ciamis masih relatif rendah. Oleh karena itu perlu peran serta pihak koperasi untuk

meningkatkan kesadaran berkoperasi bagi anggotanya untuk meningkatkan

partisipasi anggota terhadap koperasinya. Hal tersebut bisa dengan cara :

1. Meningkatkan partisipasi anggota dalam bidang organisasi yaitu dengan cara :

adanya penghargaan dari koperasi terhadap anggota yang berpartisipasi aktif

dalam bidang organisasi, hal ini akan memancing anggota untuk lebih

berpartisipasi dalam koperasinya.

2. Meningkatkan partisipasi anggota dalam bidang modal dengan cara menaikan

suku bunga simpanan sehingga anggota lebih tertarik menyimpan uangnya pada

koperasinya

3. Meningkatkan partisipasi anggota dalam bidang jasa dengan cara :

a. Menurunkan target laba dalam penjualan unit barang baik secara kontan

maupun kredit.

b. Meningkatkan mutu pelayanan pengurus dan karyawan koperasi.

JURNAL 3

Tema              : Pengaruh Partisipasi Aggota Koperasi

Masalah          : Adakah pengaruh partisipasi anggota,kualitas pengelola,kualitas pegurus,      dan perananpemerintah terhadap keberhasilan usaha koperasi.(Kasus KUD di Kabupaten Bulengleng Bali)

Judul              : Pengaruh Partisipasi Anggota, Kualitas Pegelola, Kualitas Pengurus, dan Peranan Pemerintah Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi. (Kasus KUD di Kabupaten Bulengleng Bali)

Pengarang      : Ketut Rantau

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Unud

Tahun             : 2005

Latar belakang

Sebelum koperasi diperkenalkan ke dalam masyarakat Indonesia, sudah

ada bentuk kerjasama baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam

lingkungan masyarakat, seperti Mapalus di daerah Minahasa (Sulawesi

Utara), yaitu kerjasama merambah hutan untuk membuka ladang. Mabble

dan Massosok di kalangan orang-orang Bugis (Sulawesi Selatan). Mabbele

yang artinya kerjasama merambah dan membersihkan hutan belukar untuk

dijadikan kebun/ladang, sedangkan Massosok artinya kerjasama mengejar

untuk menangkap atau membinasakan binatang. Di Jawa kita kenal gugur

gunung, bersih desa dan sebagainya. Sedangkan di Bali dikenal dengan

Subak. Sesuai dengan sifat dan karakteristik masyarakat yang

demikian itu, diharapkan koperasi dapat berkembang. Lebih-lebih dalam

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 telah ditegaskan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas

kekeluargaan”, selanjutnya di dalam penjelasan pasal itu dinyatakan bahwa

bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi

(Departemen Koperasi, 1984). Pelaksana kegiatan ekonomi

yang lain adalah Badan Usaha Milik Negara serta Badan Usaha Milik

Swasta. Kedua pelaksana kegiatan ekonomi itu telah banyak memberikan

sumbangan yang cukup besar terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB)

Indonesia. Sedangkan peran serta koperasi dalam kegiatan ekonomi di

Indonesia masih sangat terbatas. Pada tahun 1986 sumbangan koperasi baru

diperkirakan sekitar 5 persen, sisanya disumbang oleh kegiatan swasta dan

pemerintah. Walaupun sumbangan koperasi relatif kecil, namun karena fungsi koperasi yang strategis, maka berbagai permasalahan serta kelemahan yang

dapat menghambat perkembangan koperasi di Indonesia perlu

mendapatkan perhatian dalam penelitian dan dicarikan jalan

pemecahannya. Koperasi pada umumnya dihadapkan pada berbagai kendala,

yang dapat berasal dari dalam koperasi itu sendiri (internal) dari luar koperasi

(eksternal). Kendala internal antara lain : kurangnya partisipasi anggota

dalam koperasi. Partisipasi merupakan kebutuhan dasar bagi usaha koperasi, karena maju

mundurnya suatu koperasi sangat tergantung pada partisipasi anggota

dalam berbagai aspek, seperti pendidikan dan penyuluhan,

pertemuan, pembentukan modal, pengembangan usaha dan komunikasi

pembuatan program (wirasasmita, 1991).

Di samping kendala internal, koperasi juga dihadapkan pada kendala

eksternal. Menurut Harsono (1985) iklim dan lingkungan usaha yang

kurang serasi bagi sistem koperasi pada dasarnya merupakan hambatan utama

dalam pengembangan koperasi. Persaingan dan ancaman dari usaha

bukan koperasi merupakan unsur lingkungan yang merugikan

perkembangan koperasi. Kendala yang lain adalah masalah peranan

pemerintah. Ketergantungan koperasi yang berlebihan pada pemerintah

menimbulkan kendala bagi kemandirian koperasi tersebut bahkan

ada tendensi untuk melemahkan dari pada menguatkan koperasi, karena

tidak mendidik koperasi untuk mandiri, melainkan justru menimbulkan

ketergantungan koperasi kepada pemerintah sehingga hal tersebut dapat

menimbulkan, kesan pada masyarakat seolah-olah koperasi itu adalah

lembaga pemerintah. Dalam buku Evaluasi Pelita V

Daerah Tingkat II Buleleng Bali (1989- 1993) dinyatakan bahwa hambatan atau

permasalahan yang timbul dalam pengembangan koperasi berkaitan

dengan 4 hal sebagai berikut :

1. Kualitas pengelola. Kurangnya kualitas/kemampuan para pengelola

koperasi hingga peluang-peluang usaha sebagai penunjang kemajuan

koperasi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

2. Partisipasi anggota. Kurangnya dukungan para anggota dan

masyarakat terhadap perkembangan koperasi tercermin dari rendahnya

prakarsa dan keikutsertaannya dalam setiap aktivitas koperasi.

3. Permodalan sendiri. Lemahnya permodalan koperasi terutama

modal sendiri hingga koperasi menjadi kurang mampu meraih

pangsa pasar.

4. Pengawasan. Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi

koperasi/KUD tugasnya bertanggung  jawab melakukan pengawasan

dan pemeriksaan terhadap jalannya usaha serta organisasi belum dapat

berfungsi sebagai mestinya. Di Kabupaten Buleleng terdapat

14 KUD yang termasuk klasifikasi A. Diantaranya 1 KUD yaitu KUD

Dwiguna tidak aktif sejak tahun 1990, ini berarti 99% KUD di Kabupaten

Buleleng dinyatakan sebagai KUD mandiri. Secara umum keadaan KUD di

Kabupaten Buleleng Bali mengalami perkembangan dari tahun ke tahun baik

jumlah anggota, maupun besarnya ekonomi (sisa hasil usaha, volume

usaha, simpanan anggota, jumlah asset dan cadangan). Bertitik tolak dari uraian di atas,

timbul suatu pertanyaan sejauhmana keberhasilan itu disebabkan oleh :

partisipasi anggota, kualitas pengurus, kualitas pengelola dan peranan

pemerintah.

 

Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi anggota,kualitaspegelola,kualitas pengurus, dan peranan Pemerintah terhadap keberhasilan usaha koperasi.

METODOLOGI PENELITIAN

 

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah Koperasi Unit Desa (KUD).

KUD yang dimaksud adalah KUD Mandiri yang beroperasi dan

berkedudukan di Kabupaten Buleleng Bali. KUD Mandiri tersebut merupakan

KUD serba usaha dengan anggota mayoritas petani. Aktivitas yang

menjadi objek penelitian adalah seluruh kegiatan usaha KUD sebagai gambaran

tingkat keberhasilan usaha KUD. Ukuran sampel dalam penelitian

ini adalah seluruh KUD Mandiri yang ada pada lokasi penelitian. Dari

informasi yang di dapat bahwa jumlah KUD Mandiri di Kabupaten Buleleng,

Propinsi Bali sebanyak 13 (tiga belas) buah dengan jumlah anggota KUD

sebanyak 40040 orang. Jumlah KUD Mandiri itu tersebar pada 9 Kecamatan

yang ada di Buleleng. Mengingat ukuran populasi yang kecil, maka

penelitian ini dilakukan secara sensus. Dengan demikian ukuran sampel dalam

penelitian ini sama dengan ukuran populasi (13 KUD Mandiri). Setelah

KUD sampel diketahui, maka dilakukan pengambilan sampel untuk

pengurus, pengawas, manajer dan karyawan dengan cara purposif.

Jumlah sampel ini diambil sebanyak 8 responden pada setiap KUD sampel.

Masing-masing 3 responden untuk pengurus yakni ketua, sekretaris danbendahara,

2 responden untuk pengawas yaitu ketua dan wakil ketua,

1 responden untuk manajer, dan 2 responden untuk karyawan. Dengan

demikian maka jumlah responden untuk pengurus sebanyak 39, untuk

pengawas 26 responden, untuk manajer 13 responden, dan untuk Karyawan 26

responden. 1. Pengambilan sampel KUD,menggunakan rumus sebagai

berikut:

 

 

 

 

(Z1-α + Z1 – β)2

n = + 3

(Z1)2

Dalam hal ini Z1 = Z1 – Z2

1 (1 + P1)

Zi = Ln

2 (1 – Pi )

i = 1,2 ……n

2. Sampel untuk responden anggota KUD, menggunakan rumus:

Ni

ni = x n

N

Dimana :

ni = Jumlah responden anggota KUD sampel dari KUD ke – i

Ni = Jumlah anggota KUD sampel Pada KUD ke I

N = Jumlah seluruh anggota KUD sampel.

n = Jumlah seluruh respnden dari anggota KUD sampel.

3. Rumus koefisien jalur (path analysis) adalah : (Ching Chun Li 1974).

R2 yXi Xk–R2XI–(XI)–Xk

PyXi = ±

________________________________

1 – R2 xi – xk

i = 1,2 ………… k

Analisis ini dikembangkan antara lain oleh Sewall (1934) dalam harun

Alrasyid 1993, Land (1969), Sudjana (1992) dan Ching chun Li (1975)

dengan tujuan menerangkan akibat langsung dan tidak langsung

seperangkat variabel sebagai variable penyebab (exogenous variabel)

terhadap seperangkat variabel lainnya yang merupakan variabel akibat

(endogenous variabel). Dengan analysis jalur dapat diketahui besarnya

variabel dan dapat digambarkan secara dagramatik struktur variabel-variabel

penyebab dengan variabel-variabel akibat. Untuk mengukur kualitas,

dinyatakan secara ordinal dengan skor, yaitu melakukan transformasi dari

skala ordinal menjadi skala interval agar dapat digunakan analisis jalur.

Metode yang digunakan dalam hal ini methode of succesive interval yang

dikembang-kan oleh Hays (1969)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Partisipasi Anggota (X1) Terhadap KeberhasilanUsaha KUD (Y).

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa faktor partisipasi

anggota (X1) memiliki pengaruh relative terhadap keberhasilan usaha KUD (Y)

dengan koefisien jalur sebesar = 52,1 persen. Angka ini termasuk kategori

tinggi, tetapi berdasarkan perhitungan secara sederhana diketahui besarnya

pengaruh relatif X1 terhadap Y dengan mengabaikan variabel lainnya

diperoleh hasil sebesar 0,6346 atau 63,46 persen. Sedangkan selebihnya

atau 0,3654 persen dipengaruhi secara relatif oleh faktor lain di luar variabel

ini. Dari perhitungan lain diketahui pula bahwa faktor partisipasi anggota

(X1) memiliki pengaruh nyata terhadap keberhasilan usaha KUD (Y) dengan

koefisien determinasi sebesar = 33,08 persen. Angka ini termasuk kategori

rendah tetapi dalam perhitungan secara sederhana diketahui pengaruh nyata

antara X1 terhadap Y sebesar 40,3 persen (koefisien determinasi = 0,403).

Sedangkan selebihnya koefisien residu sebesar 59,7 persen, dipengaruhi secara

nyata oleh faktor lain di luar variable ini.

2. Pengaruh Kualitas Pengelola (X2) Terhadap Keberhasilan Usaha KUD (Y).

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa kualitas pengelola

(X2) memiliki pengaruh relatif terhadap keberhasilan usaha KUD (Y) dengan

koefisien jalur sebesar 18,2 persen. Angka ini termasuk kategori rendah

tetapi melalui perhitungan secara sederhana dengan mengabaikan

variabel lainnya besarnya pengaruh relatif X2 terhadap Y diperoleh

koefisien jalur sebesar 57,53 persen. Sedangkan selebihnya atau 42,47

persen dipengaruhi secara relatif oleh faktor lain di luar variabel ini.

Di samping itu kualitas pengelola (X2) memiliki pengaruh nyata terhadap

keberhasilan usaha KUD (Y) yang ditujukan oleh koefisien determinasi

sebesar 10,47 persen. Angka ini termasuk kategori rendah, tetapi

melalui perhitungan secara sederhana diperoleh koefisien determinasi sebesar

33,1 persen (0,331). Selebihnya sebesar 0,669 persen dipengaruhi secara nyata

oleh faktor lain diluar variabel ini.

3. Pengaruh Kualitas Pengurus (X3) Terhadap Keberhasilan  KUD (Y).

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa faktor kualitas

pengurus (X3) memiliki pengaruh relatif terhadap keberhasilan usaha

KUD (Y) dengan koefisien jalur sebesar 28,1 persen. Angka ini

termasuk kategori rendah, tetapi melalui perhitungan secara sederhana

diperoleh koefisien jalur sebesar 63,07 persen. Selebihnya atau 36,93 persen

dipengaruhi secara relatif oleh factor lain di luar variabel ini. Sedangkan

pengaruh nyata kualitas pengurus (X3) terhadap keberhasilan usaha KUD (Y)

sebesar 17,73 (koefisien determinasi = 0,1773). Angka ini termasuk kategori

rendah, tetapi melalui perhitungan secara sederhana diperoleh koefisien

determinasi sebesar 39,8 persen. Selebihnya 60,2 persen dipengaruhi

secara nyata oleh faktor lain di luar variabel ini.

4. Pengaruh Peranan Pemerintah (X4) Terhadap Keberhasilan Usaha KUD (Y).

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa peranan pemerintah

(X4) memiliki pengaruh relatif terhadap keberhasilan usaha KUD (Y) dengan

koefisien jalur sebesar 33,2 persen. Angka ini termasuk kategori rendah

tetapi melalui perhitungan secara sederhana diperoleh koefisien jalur

sebesar 49,72, selebihnya atau 48,72 persen dipengaruhi secara relatif oleh

faktor lain di luar variabel ini. Peranan pemerintah (X4) memiliki pengaruh

nyata terhadap keberhasilan usaha KUD (Y) dengan koefisien determinasi

sebesar 16,50 persen. Angka ini termasuk kategori rendah, tetapi

melalui perhitungan secara sederhana diperoleh koefisien determinasi sebesar

24,7 persen selebihnya 75,3 persen dipengaruhi secara nyata oleh faktor

lain di luar variabel ini.

5. Pengaruh Partisipasi Anggota (X1), Kualitas Pengelola (X2),

Kualitas Pengurus (X3), DanPeranan Pemerintah (X4) Secara

Serempak Terhadap Keberhasilan Usaha KUD (Y).

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa partisipasi anggota (X1),

kualitas pengelola (X2), Kualitas pengurus (X3), dan peranan pemerintah

(X4) secara serempak berpengaruh nyata terhadap keberhasilan usaha

KUD (Y) yang ditunjunkan oleh koefisien determinasi = sebesar 77,78

persen. Angka ini termasuk kategori tinggi, sedangkan selebihnya 22,22

persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel ini.

 

 

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor partisipasi anggota dengan keberhasilan usaha KUD memiliki

korelasi yang tinggi, baik langsung maupun tidak langsung. Kondisi

tersebut sejalan dengan peranan partisipasi anggota bagi

keberhasilan usaha KUD. Partisipasi aktif anggota akan mem-bantu

lancarnya usaha koperasi.

2. Faktor kualitas pengelola dengankeberhasilan usaha KUD, baik

secara langsung maupun tidak langsung memiliki korelasi yang

tinggi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para ahli bahwa tingkat

kualitas pengelola berhubungan positif dengan keberhasilan usaha KUD.

3. Faktor kualitas pengurus dengan keberhasilan usaha KUD memiliki

korelasi yang tinggi, baik langsung maupun tidak langsung. Kondisi

tersebut sejalan dengan peranan kualitas pengurus bagi keberhasilan

usaha KUD. Kualitas pengurus akan sangat membantu lancarnya

keberhasilan usaha koperasi. Dari hubungan di atas, melalui Path

analysis terbukti bahwa kualitas pengurus memiliki pengaruh

terhadap keberhasilan usaha KUD, meskipun rendah.

4. Peranan pemerintah dengan keberhasilan usaha KUD memiliki

Korelasi yang rendah. Dari hubungan di atas, melalui Path

analysis terbukti bahwa peranan pimerintah memiliki pengaruh

terhadap keberhasilan usaha KUD, meskipun rendah.

5. Partisipasi anggota, kualitas pengelola, kualitas pengurus dan

peranan pemerintah secara serempak berpengaruh terhadap keberhasilan

usaha KUD yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pengkajian di atas,

maka partisipasi anggota, kualitas pengelola, kualitas pengurus dan

peranan pemerintah memiliki keterkaitan secara teoritis terhadap

keberhasilan usaha KUD. Dengan demikian keberhasilan usaha KUD

turut ditentukan oleh partisipasi anggota, kualitas pengelola, kualitas

pengurus dan peranan pemerintah. keseimbanganusaha dalam mencapai

keberhasilannya.