Pengertian “otonom” secara harafiah adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah” Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri.” Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masayarakat awam. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang “otonomi daerah” menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing. Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi daerah sangat disebabkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan.
Jika kita membicarakan otonomi daerah maka hal ini tidak akan terlepas dari membicarakan desentralisasi. Otonomi daerah sebenarnya bukanlah merupakan barang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di republik ini. Bahkan semenjak masa pemerintahan kolonial Belanda sudah dikenal adanya otonomi daerah diantaranya sebagai diatur dalam Wethoundende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch Indie yang lebih dikenal dengan Decentralisatie Wet 1903. Kemudian semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang telah banyak undang-undang yang mengatur otonomi daerah tersebut, diantaranya ; UU 1/1945, UU 22/1948, UU NIT 44/1950, UU 1/1957, Penpres 6/1959, UU 18/1965, UU 5/1974, UU 22/1999,dan yang terakhir UU 32/2004.

Otonomi Daerah Saat Ini
Otonomi Daerah yang dilaksanakan saat ini adalah Otonomi Daerah yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dimana dalam undang-undang ini menjelaskan otonomi daerah dipahami sebagai hak,kewenangan dan kewajiban daera otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Prinsip otonomi daerah yang di gunakan adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara keatuan repoblik Indonesia sebagai mana yang di maksud dalam undang-undang dasar 1945.
Dalam pembagian urusan pemerintah yang di jelaskan dalam UU 32/2004 otonomi daerah dilaksanakan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembabtu.sedangkan urusan pemerintah pusat meliputi,politik luar negri,pertahanan,keamanan,yustisi,moneter dan fiscal nasional,agama
Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam UU 32/2004 adalah :
• Penyelengaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
• Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah
Otonomi daerah kebanyakan dipahami sebagai hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian otonomi daerah tersebut lebih mengarah kepada kewajiban dibandingkan sebagai hak. Urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah ditentukan oleh pusat bukan oleh daerah sendiri, sehingga urusan yang diserahkan tersebut lebih menekankan kepada kewajiban daripada hak.
Sebagian kalangan menilai bahwa kebijakan Otonomi Daerah di bawah UU 32/2004 merupakan salah satu kebijakan Otonomi Daerah yang sedit lebih baik yang pernah ada,sedangkan Prinsip-prinsip dan dasar pemikiran yang digunakan dianggap katanya sudah cukup baik, sudah cukup memadai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah saat ini dan adapun yang menyatakan otonomi daerah pada saat ini hanyalah lipstick politik dari pemeritah pusat sebagai alat untuk menbendung dan meminimalisir kajadian di daerah karna ini salah satu bentuk ekspresi kekecewaan daerah terhadap pusat. Kebijakan Otonomi Daerah yang pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan dan pendemokrasian kehidupan masyarakat diharapkan dapat mememnuhi aspirasi berbagai pihak dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara serta hubungan Pusat dan Daerah.

About these ads